Berbagai Pojok Pandangan Berkenaan Mekanisme Pendidikan di Indonesia

Menurut PricewaterhouseCoopers (PwC), sebagai negara yang berkembang, Indonesia diprediksikan bisa menjadi negara dengan ekonomi paling besar di dunia di tahun 2050. Salah satunya pendorongnya ialah perkembangan kelas menengah yang tertopang tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan rata.

Supaya keadaan itu dapat diwujudkan, pasti berbagai masalah yang terjadi di Tanah Air harus selekasnya bisa dituntaskan. Sama seperti yang disampaikan Country Director Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo A. Chaves, jika kelas menengah menggenggam kunci untuk buka kekuatan Indonesia.

Untuk meraihnya, karena itu pemerintahan perlu memberikan dukungan perkembangan barisan ini di semua baris. Termasuk support untuk tingkatkan kualitas pendidikan dan ketrampilan warga dan mempromokan perkembangan pembuatan lapangan pekerjaan dan akses yang luas ke pelindungan sosial.

Indonesia memang berusaha untuk menyiapkan pendidikan inklusif yang berkualitas tinggi. Sayang, Bank Dunia menyebutkan Indonesia tetap ketinggalan dalam soal terbuka huruf dibanding beberapa negara di Asia Tenggara yang lain. Laporan Bank Dunia menyebutkan, secara prosentase baru 55% warga terbuka huruf. Angka ini pasti semakin tinggi dibanding Vietnam yang capai 20% dari keseluruhan jumlah warganya.

Di lain sisi, jumlah siswa Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk belajar semakin bertambah. Data UNESCO menulis terjadi kenaikan jumlah siswa Indonesia yang sekolah di luar negeri semenjak tahun 1998 sampai 2016 naik sampai 62%.

Ini jadikan Indonesia sebagai negara ke-3 di Asia Tenggara sesudah Vietnam dan Malaysia dalam jumlah siswa paling banyak yang belajar pada luar negeri. Walau demikian, banyaknya sangat kecil bila dibanding dua negara itu yang prosentase peningkatan capai 300%.

Berkaca pada keadaan itu, Lowy Institute yaitu instansi think tank asal dari Australia menyebutkan pemerintahan kurang kunjungi melakukan investasi di bidang pendidikan. Contohnya dalam soal menggerakkan swasta untuk masuk saat membuat instansi pendidikan berkualitas.

Di lain sisi, mekanisme pendidikan di Indonesia dipandang belum memberikan keuntungan guru dan dosen dalam soal kesejahteraan. Guru dituntut untuk selalu mempertajam ketrampilannya dan tingkatkan kwalifikasi tetapi upah yang diterima sering tidak sebanding dengan tuntutan.

Bank Dunia, OECD, dan ADB bahkan juga menyebutkan Pemerintahan tidak jadikan bidang pendidikan sebagai investasi penting sebuah bangsa. Ini tercermin dari bujet pendidikan yang tidak kurang besar daripada bujet lain.

Jika saat ini Pemerintahan Joko Widodo sudah memberikan jatah bujet pendidikan sejumlah 20% dari Bujet Penghasilan Berbelanja Negara (APBN), tetapi prosentase itu dipandang masih rendah bila dibanding negara tetangga ASEAN yang lain yang dapat capai 30% sampai 40%.