Program Jangka Panjang di Sekolah
Ruang cakup Program Sekolah Pendorong meliputi semua kelompok sekolah, baik negeri dan swasta. Pengiringan akan dilaksanakan saminsambongrejo.com sepanjang 3 tahun tuntunan, dan seterusnya sekolah mengusahakan alih bentuk secara berdikari. Tujuan besar program ini ialah selanjutnya terpadu dengan ekosistem sampai semua sekolah di Indonesia bisa jadi sekolah pendorong.
Program ini akan dilaksanakan dengan setahap dan terpadu hingga semua ekosistem sekolah di Indonesia bisa menjadi Sekolah Pendorong. Di tahun tuntunan 2021/2022, program ini akan mengikutsertakan 2.500 unit pendidikan di 34 propinsi dan 110 kab/kota, diikuti di tahun tuntunan 2022/2023, Kemendikbud akan melibarkan 10.000 unit pendidikan di 34 propinsi dan 250 kab/kota.
“Untuk tahun tuntunan 2023/2024, kita akan ikutsertakan 20.000 unit pendidikan di 34 propinsi dan 514 kab/kota; seterusnya sampai 100 % unit pendidikan jadi Sekolah Pendorong,” terang Mendikbud.
Dia mengundang semua kepala sekolah untuk daftarkan diri dengan online dengan batasan akhir register pada 6 Maret 2021. Dia mengingati tingkatan itu penting untuk mengukur berapa besar kemauan sekolah untuk berubah yang diawali dari ide kepala sekolah.
“Ini bukanlah peralihan yang gampang, tetapi sangat berat dan melawan, tapi dengan kekuatan akan mendapatkan hasil yang sangat baik,” kata Nadiem sambil menyebutkan sepanjang program Sekolah Pendorong berjalan, tidak ada perputaran kepala sekolah dan guru sepanjang minimum 4 tahun.
Registrasi dibuka untuk kepala sekolah semua tingkatan dimulai dari PAUD (5-6 tahun), SD, SMP, SMA, SLB. Untuk kepala sekolah yang ingin jadi sisi dari program ini bisa selekasnya mendaftarkan saat sebelum 6 Maret 2021 di https://sekolah.pendorong.kemdikbud.go.id/registrasi-sekolah-penggerak/. Info mengenai Program Sekolah Pendorong bisa disaksikan di
Dalam pada itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri), Muhammad Hudori sebagai wakil Mendagri memberikan dukungan program itu dengan menggerakkan supaya beberapa pemda selekasnya pahami ide program secara detail. Pemda didorong membuat peraturan wilayah sebagai tindak lanjut untuk memberikan dukungan program Sekolah Pendorong berdasar pada etika, standard, proses, dan persyaratan (NSPK) yang diputuskan Kemendikbud.
Seterusnya, dinas berkaitan disuruh memetakkan keperluan untuk memberikan dukungan penerapan program Sekolah Pendorong dan tidak merotasi kepala sekolah, guru, dan SDM yang lain sepanjang minimum 4 tahun (khusus untuk sekolah negeri) di Sekolah Pendorong. “Ini perlu kerjasama, pembimbingan dan pemantauan pada tingkat pemerintahan pusat, propinsi atau kabupaten/kota,” kata Hudori.
Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda menghargai dan memberikan dukungan ide dan inisiasi Kemendikbud berkaitan program Sekolah Pendorong. Dia mengharap peraturan utu dapat menjawab kekuatiran warga pada stigma sekolah favorit. “Ini bukanlah pembanding di antara sekolah favorit dan sekolah tepian. Kita terus akan awasi realisasinya di atas lapangan supaya tidak ada jarak di antara rencana dan implikasi,” sebut ia.