Pelibatan Mitra Pembangunan dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan

Sebuah saluran dalam sosiologi pendidikan menyimpulkan jika bidang pendidikan tidak ada di ruangan hampa. Karena, dia berhubungan secara berbagai artis di luar dianya — yang memiliki kebutuhan dan ideologi tertentu — saat jalankan berbagai kegiatan, termasuk implikasi peraturan dalam rencana capai tujuan pembangunan pendidikan tertentu. Artis-aktor yang terturut dalam implikasi peraturan dikenali sebagai partner pembangunan. Selainnya merinci diferensiasi peranan partner pembangunan saat memberikan dukungan implikasi peraturan, tulisan singkat ini menyentuh bagaimana partner pembangunan bisa menghalangi implikasi peraturan terutama di bagian pendidikan.

Inggrid Helleve (2010) berpendapat jika lembaga pendidikan – dengan semua artis-aktor didalamnya – tidak bisa bertumpu pada dirinya. Atas dasar tersebut, dia memakai istilah ‘komunitas beberapa pembelajar’ (community of learners) yang terdiri dari beberapa guru yang membutuhkan tutorial faksi external untuk berkembang. Argument cikgufizi.com Helleve sesuai dengan pengkajian Sagie, Yemini, dan Bauer (2016) di Israel dan Jerman yang memperlihatkan jika beberapa organisasi di luar ranah pendidikan punyai kemampuan untuk menyiapkan layanan yang tidak bisa diinisiasi sekolah atau pemerintahan karena kebatasan sumber daya mereka, seumpama untuk mengadakan training tertentu. Bidang private – beberapa artis non pemerintahan (Belfield dan Levin 2002) – memiliki sumber daya yang bisa digunakan untuk tingkatkan kualitas layanan pendidikan lewat kerja sama (Barrera-Osorio, Guaqueta, dan Patrinos 2012; Robertson dkk. 2012).

Penyertaan beberapa pihak external sebagai partner pembangunan dipandang searah dengan konsep demokrasi partisipatoris yang mengutamakan keterkaitan berbagai faksi dalam implikasi peraturan (Keduk dan Schechter 2021) Dalam kerangka implikasi peraturan pendidikan, penting untuk lebih dulu mengenali diferensiasi peranan partner pembangunan. Ini adalah cara awal saat tentukan partner pembangunan yang bisa diikutsertakan untuk lakukan interferensi pendidikan dan peranan yang bisa mereka pikul. Walaupun demikian, kita jangan lupakan jika kedatangan mereka tidak selama-lamanya berperan pada efektifitas implikasi peraturan.

Peranan pertama kali yang bisa dilaksanakan beberapa artis non pemerintahan sebagai partner pembangunan ialah sediakan layanan pendidikan dan piranti pendukung penyelenggaraan pendidikan. Terturutnya artis-aktor non pemerintahan saat sediakan layanan pendidikan sudah jadi peristiwa umum dan dikenali sebagai pengadaan private atau privat provisioning (Belfield dan Levin 2002). Organisasi non pemerintahan (ornop), barisan keagamaan, pebisnis, sampai artis-aktor lain berperanan saat penuhi keperluan pendidikan, contohnya lewat pendirian dan pengendalian sekolah sampai penyediaan piranti pendukung evaluasi berbentuk buku, bahan ajar, basis evaluasi digital, dan lain-lain (UNESCO 2021). Hal itu bisa memberikan dukungan implikasi peraturan berkenaan pengadaan layanan pendidikan atau penyediaan fasilitas dan prasarana pendukung evaluasi.

Peranan ke-2 yang bisa dilaksanakan partner pembangunan ialah pendanaan pendidikan. Support pendanaan bisa ditujukan untuk menolong barisan ekonomi rawan saat penuhi wajib belajar, tetapi juga bisa diperuntukkan untuk memberikan dukungan implikasi peraturan berkenaan fasilitas dan prasarana pendidikan. Support keuangan bisa diberi oleh korporasi besar, pribadi perseorangan, atau ornop. Laporan UNESCO (2021) memberikan contoh bagaimana beberapa korporasi di sejumlah negara mendonorkan dana untuk memberikan dukungan pendidikan. Contohnya, di India, ada ketentuan yang mengharuskan korporasi untuk membagikan beberapa keuntungannya untuk aktivitas amal sebagai bentuk tanggung-jawab sosial korporasi (corporate social responsibility/CSR), di mana pendidikan jadi bidang yang menerima dana CSR paling besar. Selanjutnya, DeStefano dan Moore (2010) memberikan contoh beberapa ornop yang memberikan dukungan keperluan keuangan beberapa program sekolah swasta di Afganistan, Bangladesh, Ghana, Haiti, dan Mali.